HALSEL – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi Jalan Ruas Babang–Songa, yang menjadi salah satu akses penting dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur pemboran Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tawa Songa Wayaua.
Kepala Dinas PUPR, Idham Pora menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya aktivitas kendaraan dan alat berat yang menggunakan badan jalan, khususnya ekskavator dengan roda rantai besi (crawler) yang melintasi langsung (rolling) di atas permukaan aspal tanpa menggunakan alas pengaman.
Kegiatan tersebut kata Idham, berkaitan dengan Paket Konstruksi Jalan akses dan Infrastruktur Pengeboran PLTP Tawa, Songa, Wayaua yang yang dilakukan oleh PT. Intim Kara sebagai pelaksana pekerjaan dan PLN Unit Pembangunan Maluku dan Papua sebagai pihak pertama.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Jumat 20/08, aktivitas alat berat tersebut dilakukan pada ruas jalan dengan panjang kurang lebih 5 kilometer. Dari hasil pengamatan secara visual, ditemukan bekas gesekan roda rantai besi pada permukaan aspal.
“Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat kerusakan jalan belum tergolong signifikan. Bekas yang ditemukan masih berupa gesekan ringan dan tidak ditemukan indikasi pengelupasan lapisan permukaan maupun deformasi atau perubahan bentuk perkerasan yang berarti,” ungkap Mipora sapaan akrab Idham Pora.
Meski kondisi kerusakan belum signifikan, Mipora menegaskan bahwa penggunaan badan jalan oleh alat berat tetap harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap konstruksi jalan dan pengguna jalan diminta lebih disiplin.
“Kami memberikan penekanan kepada pelaksana pekerjaan agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menggunakan infrastruktur jalan yang telah dibangun,” ujarnya.
Menurut Mipora, penggunaan alat berat dengan roda rantai besi secara langsung di atas aspal berpotensi menimbulkan kerusakan apabila dilakukan secara berulang, terutama pada saat alat melakukan manuver, berbelok, berhenti, atau berpindah arah.
Oleh Karena itu, setiap mobilisasi alat berat yang menggunakan akses jalan beraspal harus dilakukan dengan metode yang dapat meminimalkan risiko kerusakan.
“Penggunaan alas pelindung, seperti ban bekas, plat pelindung, kayu, atau material lain yang sesuai dan aman, perlu diterapkan pada titik-titik yang berisiko mengalami kontak langsung antara roda rantai dengan permukaan aspal,” cetusnya.
Pihaknya juga menghimbau agar pengawasan di lapangan lebih diperketat karena menjadi tanggung jawab pelaksana. Pengawasan lapangan juga menjadi bagian penting untuk memastikan ketentuan penggunaan akses jalan benar-benar dipatuhi. Pengawas lapangan diminta tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan utama, tetapi juga memperhatikan aktivitas mobilisasi alat berat, kendaraan proyek, material, serta kegiatan lain yang berpotensi mempengaruhi kondisi badan jalan.
“Setiap penggunaan jalan oleh alat berat perlu dikendalikan dan, apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan kondisi jalan sebelum dan sesudah kegiatan,l. Dokumentasi kondisi lapangan juga penting sebagai bagian dari pengendalian dan pertanggungjawaban pekerjaan,” tukasnya.
Setelah melakukan pengecekan lapangan secara langsung pihaknya mengeluarkan rekomendasi yang terdiri dari delapan poin :
1. Pelaksana pekerjaan wajib menjaga dan melindungi kondisi jalan selama menggunakan ruas Babang–Songa sebagai akses kegiatan proyek.
2. Alat berat dengan roda rantai besi tidak diperbolehkan melakukan rolling langsung secara sembarangan di atas permukaan aspal, khususnya pada saat manuver dan berbelok.
3. Pada kondisi yang mengharuskan alat berat melintas di atas jalan beraspal, wajib dipertimbangkan penggunaan alas/pelindung yang memadai untuk mengurangi gesekan langsung dengan permukaan aspal.
4. Pengawas lapangan harus meningkatkan pengawasan terhadap mobilisasi alat berat dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan metode kerja serta ketentuan perlindungan jalan.
5. Pelaksana perlu melakukan pemeriksaan dan dokumentasi kondisi jalan secara berkala, terutama sebelum dan setelah mobilisasi alat berat.
6. Apabila ditemukan kerusakan akibat aktivitas proyek, pelaksana harus bertanggung jawab melakukan penanganan atau perbaikan sesuai tingkat kerusakan yang terjadi.
7. Koordinasi antara pelaksana, pengawas lapangan, PLN Unit Pembangunan Maluku dan Papua, serta Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan perlu diperkuat untuk mengendalikan penggunaan akses jalan.
8. Setiap kegiatan proyek yang menggunakan infrastruktur jalan eksisting harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan perlindungan terhadap aset jalan.
Dari hasil pemeriksaan lapangan Dinas PUPR menegaskan kerusakan masih ringan dan tidak signifikan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengendalian penggunaan jalan.
“Jalan yang sudah dibangun merupakan aset infrastruktur yang harus dijaga bersama. Pelaksana pekerjaan harus memastikan kegiatan proyek tidak menimbulkan kerusakan, sementara pengawasan lapangan harus memastikan setiap aktivitas alat berat terkendali dan sesuai ketentuan.” sebutnya
“Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kepatuhan pelaksana terhadap tata cara mobilisasi alat berat, diharapkan kegiatan pembangunan PLTP Tawa Songa Wayaua tetap berjalan tanpa mengurangi umur layanan dan kualitas Jalan Ruas Babang–Songa,” pungkas Mipora. (Buwas/fores.id)
