HALSEL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba mencopot Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif (Disparbudekraf) Ali Dano Hasan.
Desakan ini disampaikan PWI saat melakukan hering dengan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin di ruang rapat wakil Bupati, Selasa, 4/08/2026.
Dihadapan Wakil Bupati, Ketua PWI, Samsudin Chalil menjelaskan kejadian penghalangan peliputan oleh sala satu wartawan di Kusu Island yang dilakukan Barbara pemilik Kusu Island. Samsudin dengan tegas mengatakan menghalangi kerja jurnalis adalah pelanggaran terhadap undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang kemerdekaan pers.
Atas kejadian tersebut kata Samsudin, sejumlah wartawan mengkonfirmasi terkait hasil temuan investigasi yang dilakukan wartawan di Kusu Island. Namun, keterangan Ali Dano Hasan terkesan membela pengelola Kusu Island dan membantah adanya kerusakan lingkungan dan kepemilikan somel kayu seprti hasil investigasi. Bahkan di beberapa media daring Ali Dano Hasan memojokkan wartawan yang sebelumnya melakukan investigasi.
“Sikap Pak Kadis Ali ini menyinggung peran kami sebagai jurnalis. Oleh karena itu kami minta yang bersangkutan (Ali Dano Hasan) dievaluasi,” ungkapnya Samsudin.
Merespons tuntutan PWI, Wabup Helmi Umar Muchsin menegaskan pemerintah daerah akan memproses persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan Ali Dano Hasan terbukti melanggar kode etik atau aturan disiplin ASN, maka sanksi, termasuk pencopotan dari jabatan, dapat dijatuhkan sesuai ketentuan.
“Persoalan ini akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan melibatkan pihak yang berwenang dalam penilaian etik. Jika terbukti melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan,” ujar wakil bupati.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berkomitmen menangani persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Semua akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada keputusan yang diambil tanpa melalui pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, tentu akan ada tindakan sesuai aturan. Keputusan akhirnya berada pada kewenangan Bupati,” pungkasnya
Diketahui dugaan penghalang kerja jurnalis oleh pihak pengelola Kusu Island ini juga telah dilaporkan ke Polres Halsel. Saat ini penyidik masih meminta keterangan kedua pihak. (Buwas/fores.id)
