HALSEL – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Zaki Abd. Wahab menegaskan tahapan pencarian Dana Desa dan Anggaran Desa Desa akan diproses jika seluruh syarat dipenuhi.
Untuk mengajukan pencairan DD tahap I 2026 Pemerintah Desa harus menyampaikan laporan pertanggungan jawaban penggunaan dana desa tahap II 2025.
“Jika minta tahap II maka SPJ tahap I 2026 harus masuk baru dicairkan,” kata Zaki saat diwawancarai di kantor Bupati, Senin 14 Juli 2026.
Sementara untuk proses pencairan gaji perangkat desa melalui ADD pihaknya bakal tidak mencairkan apabila ada Kepala Desa yang tidak membayar gaji perangkat desa dipencairan pertama.
“Kalau ADD inikan soal gaji. Kalau ada desa yang konflik tidak bayar gaji perangkat desa maka tidak akan diproses. Kalau semuanya normal silahkan mengajukan (permintaan pembayaran gaji),” cetusnya.
Menurut Zaki, Bupati sendiri sudah menyampaikan bawah yang namanya hak orang harus diselesaikan. Namun yang perlu dipahami itu ada keterlambatan sedikit karena ini kondisi (efisiensi). Tetap akan diselesaikan sebagaimana penegasan Bupati.
“Jika terlambat harus dipahami secara bersama. Jadi bukan tidak dibayarkan dan untuk gaji dana desa Pak Bupati sudah menegaskan dibayarkan. Jadi silahkan diajukan,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)













