BeritaHukrim

Haji Malan Diduga Jadi Aktor Pungli di Areal PETI Kusubibi

70
×

Haji Malan Diduga Jadi Aktor Pungli di Areal PETI Kusubibi

Sebarkan artikel ini

HALSEL – Praktik mencari keuntungan sendiri dibalik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan kian meresahkan. Sosok Haji Malan kini menjadi perbincangan setelah diduga melakukan manipulasi struktur Koperasi Desa (Kopdes) secara sepihak demi melancarkan pengurusan izin IPR dan WPR.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prosedur, sekaligus mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang rakyat. Perubahan struktur tanpa musyawarah yang sah memunculkan dugaan kuat adanya kepentingan mencari keuntungan pribadi.

Tak hanya itu, Haji Malan juga diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pekerja dan pemilik unit tromol. Hasil pungli yang dilancarkan Haji Malan selama ini ditaksir sebesar ratusan juta bahakan miliaran dengan dalil pengurusan IPR dan WPR. Namun, hingga saat ini hingga saat ini dokumen IPR dan WPR tak kunjung ada.

“Haji (Haji Malan) kan tokoh masyarakat di sini jadi dia yang kuasai semua di sini. Jadi semuanya kami percayakan ke Haji untuk urusan izn itu,” ungkap salah satu penambang di Kusubibi,

Data yang dihimpun dari penambang, potensi pemasukan dari aktivitas tambang khususnya dari ampas tong dalam waktu kurang dari satu bulan bisa menembus angka lebih dari Rp100 juta. Nilai ini belum termasuk hasil dari cabutan material lainnya yang jika diakumulasi diduga mencapai angka jauh lebih besar.

Namun ironisnya, aliran dana tersebut tidak memiliki kejelasan pengelolaan maupun pertanggungjawaban. Pada akhirnya para penambang mulai menaruh curiga dan menduga terjadi praktik penggelapan uang yang berlangsung secara sistematis.

Selain pungli pengurusan IPR dan WPR, Haji Malan juga melancarkan aksi pungli disetiap kegiatan di Desa. Baru-baru ini Haji Malan melakukan pungli dengan alasan pekerjaan air bersih. Haji Malan sendiri belum lama ini mengaku pungutan tersebut untuk kebutuhan makan minum para pekerja air bersih. Padahal, pembangunan air bersih tersebut tercatat dalam APBDs Kusubibi tahun 2025  dengan biaya Rp.264. 860.000.

Hingga berita ini diterbitkan Haji Malan dalam upaya konfirmasi.  (Buwas/fores.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *