HALSEL – Anggota Komisi I DPRD dari Fraksi PKS, Iwan Nan angkat bicara soal polemik pembayaran insentif dan jasa pelayanan (Jaselpel) bagi tenaga kesehatan di RSUD Labuha kabupaten Halmahera Selatan.
Ia menegaskan, isu yang menyebut insentif pegawai belum dibayarkan sejak 2010 tidak benar. Menurutnya, seluruh hak pegawai pada periode 2010–2024 sudah diselesaikan.
“Hak pegawai RSUD Labuha sejak 2010–2024 sudah dibayarkan. Waktu itu istilahnya insentif, bukan jasa pelayanan. Jadi kalau ada yang bilang belum dibayar itu keliru,” tegas Iwan kepada wartawan, Jumat 26/9/2025
Iwan menjelaskan, pembayaran insentif tersebut berjalan seiring peningkatan layanan rumah sakit kepada masyarakat Halsel.
“Insentif itu memang hak nakes dan tanggung jawab RSUD. Sebagai gantinya, nakes juga bekerja profesional dalam memberikan pelayanan. Jadi ada timbal balik positif,” ujarnya.
Iwan menambahkan, insentif nakes periode 2010–2024 ditetapkan lewat SK Bupati. Sementara sejak 2025, istilah insentif berubah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati.
“TPP di RSUD Labuha bahkan sudah
dibayarkan hingga Agustus 2025. Ini progres yang baik,” katanya.
Mengenai jaspel, Iwan menyebut hal itu sudah dijelaskan Direktur RSUD Labuha dalam rapat bersama Komisi I DPRD. Jaspel sendiri akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang saat ini tengah diproses di Bagian Hukum Pemda Halsel.
Iwan pun mendorong manajemen RSUD Labuha untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan program Universal Health Coverage (UHC) berjalan sukses di Halmahera Selatan.
“Kalau Perkada sudah keluar, pembayaran jaspel bisa langsung direalisasikan,” pungkasnya. (Mursid/Fores.id)
