HALSEL – Ratusan orang pengusaha tambang rakyat ilegal di Kabupaten Halmahera Selatan saat ini telah diperiksa penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Halsel.
Para pengusaha ini diperiksa karena sudah puluhan tahun mengelola hasil tambang berupa emas tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) di sejumlah wilayah seperti di Kepulauan Obi dan Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat. Para pengusaha yang diperiksa ini semuanya pemilik tromol dan tong. Dimana tromol dan tong ini sebagai alat mengelola matrial emas yang masih bercampur dengan tanah.
Dari ratusan pengusaha tersebut, 80 orang pelaku sudah diperiksa penyidik. Sementara untuk pelaku yang lainnya menunggu giliran untuk diperiksa. “Sudah 80 orang kami periksa sisanya kami panggil bertahap karena banyak,” kata Kasat Reskrim IPTU Gian C. Jumario Laapen melalui penyelidik Tipidter Bripka Ikram Tuaotui di ruang Reskrim, Senin 26/05/2025 kemarin.
Menurut Ikram, para pengusaha tambang emas ilegal yang diperiksa ini berasal dari lokasi tambang desa Kusbibi, Manatahan, Soasangaji, Anggai dan Jikohai. Jumlahnya kurang lebih 300 orang yang baka diperiksa.
“Oleh karena itulah itu kami butuh waktu sediki lama untuk melakukan penyelidikan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 158 Menegaskan “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)”. (Buwas/Fores.id)
