Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin menegaskan akan memperjuangkan status jalan ruas Payahe-Dahapodo, Dahapodo-Saketa dan Saketa-Gane Dalam, Gane Dalam-Gane Luar, Gane Luar-Ranga-Ranga dan Ranga-Ranga Matutin dari jalan Provinsi menjadi status jalan Nasional.
Sehingga anggaran pembangunan infrastruktur jalan penghubung Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Tidor Kepulauan dan Halmahera Tengah dengan panjangnya kurang lebih 187,48 kilo meter ini dapat dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui APBN
“Saya siap lahir batin mendorong status jalan lintas Halmahera ini naik status menjadi jalan Nasional. Karena ruas jalan ini sudah puluhan tahun Pemprov (Maluku Utara) tidak mampuh menyelesaikannya,” ungkapnya pada saat agenda reses di Kecamatan Gane Barat, Gane Barat Selatan dan Gane Barat Utara, Rabu, 22/01/2025.
Menurut Muksin, setelah dilantik pada bulan September 2024 lalu dirinya sudah berkoordinasi dengan Pemprov Malut melalui Dinas PUPR terkait APBD 2025 untuk kelanjutan pekerjaan ruas Payahe-Dahipodo dan Seketa-Daihpodo. Hasilnya Pemprov Malut hanya bisa melaksanakan dua paket pekerjaan yakni ruas Seketa-Dahipodo dengan panjang kurang lebih 5 kilo meter di desa Samo sampai Desa Posi-Posi Gane Barat Utara dan perbaikan jalan rusak Saketa-Cango. Paket selanjutnya ruas jalan di Pulau Obi.
“Dari DAK 2025 ini hanya dua paket itu. Belum lagi ruas jalan provinsi di kabupaten/kota lain. Ole karena itu tidak ada alasan lain rusa jalan di Gane Barat Utara sampai Gane Luar itu harus kita dorong statusnya menjadi jalan nasional,” tegas anggota Komisi III ini.
Dirinya merasa optimis status jalan bisa naik menjadi jalan Nasional karena di dalam program nasional yang tercatat di Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Tidor Kepulauan desa Leleo dibangun bandara Internasional. Secara otomatis kata Muksin infrastruktur jalan juga naik status nasional karena akses transportasi menuju bandara harus cepat. Apalagi misi Gubernur terpilih Sehrly Joanda menjadikan jalan lintas Halmahera terkoneksi antara Kabupaten dan Kota serta infrastruktur pelabuhan peti kemas di Ibu Kota Sofifi.
“Kalau soal syarat jadi jalan nasional sudah memenuhi syarat. Jadi, Pemprov harus lepas ke balai jangan lagi bertahan pakai dana APBD. Maluku Utara ini luas supaya Pemprov masih bisa liat pembangunan infrastruktur lain kalau status jalan sudah dibiayai APBN,” ujarnya.
Selain jalan, Muksin juga menyerap aspirasi masyarakat diantaranya kelompok tani, nelayan dan infrastruktur lainnya seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan dan jembatan. “Semua aspirasi kami sudah terima dan akan kami perjuangkan nanti pada saat pembahasan APBD Induk 2026,” pungkasnya.
(Buwas/Fores.id)
