HALSEL – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025. Satuan perangkat daerah yang berurusan dengan ketenagakerjaan transmigrasi ini telah menetapkan target PAD tahun 2025 sebesar Rp56 miliar.
Untuk mencapai target tersebut, Naketrans memasang salah satu langkah strategis mendirikan posko (loket) di Bandara Oesman Sadik Labuha dengan tujuan mengawasi kedatangan tenaga kerja asing (TKA) melalui Bandar Udara.
Iya, kami tahun ini bakal mendirikan posko untuk melakukan pemantauan dan identifikasi kedatangan TKA yang masuk bekerja di perusahaan tambang,” ujar PLT Kepala Dinas Noce Totononu saat ditemui di ruang kerja, Kamis 09-01-2025.
Langkah mendirikan loket pengawasan TKA ini untuk mengidentifikasi kedatangan TKA yang bekerja di perusahaan tambang (PT. Harita Group dan PT. Wanatiara) Pulau Obi sudah teregistrasi secara legal formal di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Apabila mereka sudah teregistrasi berarti memudahkan pendataan jumlah TKA yang ditempatkan bekerja di tambang,”cetusnya.
“Karena kedatangan TKA ini berdampak langsung pada pendapatan negara dan daerah. Untuk itu, harus dipastikan jumlah TKA yang baru datang dan pulang kembali di negara asal,” sambungnya.
Langkah strategis mendirikan loket pengawasan TKA ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dan Imigrasi. Hasil koordinasi oleh Disnakertrans Halsel untuk mendirikan loket pengawasan ini mendapat dukungan oleh ketiga lembaga terkait tersebut.
“Hasil kordinasi bersama Kemenaker dan pihak Provinsi sudah disetujui. Bahkan Dishub dan pihak otoritas Bandara juga sudah merespon baik,”pungkas Noce.
Ditahun 2024 kemarin, Dinas yang dipimpin Noce ini berhasil menyumbang PAD sebesar Rp48,3 miliar dari target awal Rp46 miliar. Pencapaian PAD melampaui target ini bersumber dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PATK) di PT. Harita Group dan PT. Wanatiara yang beroperasi di Pulau Obi. Disnakertrans juga telah tercatat 2000 orang TKA yang bekerja di kedua perusahaan tambang nikel ini.
“Tahun ini kami berencana berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk verifikasi kembali jumlah TKA yang bekerja saat ini,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)
