HALSEL – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DDs) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menuai masalah. Kali ini melibatkan Kepala Desa Nyonyifi Kecamatan Bacan Timur, Hasim Chairun.
Hasim Chairun mengalihkan penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2025 dari penerima hak atau warga kurang mampu kepada perangkat desanya. Padahal para perangkat desa ini sudah terima gaji setiap bulan dari Anggaran Dana Desa (ADD).
“Sebagian warga yang berhak dapat BLT sudah tidak dapat lagi, Kepala Desa sudah alihkan ke perangkat desa,” ungkap salah satu warga melalui via sambungan telepon, Sabtu 6 Desember 2025.
Setelah tidak dapat BLT dalam satu bulan Rp.600.000 karena dialihkan ke perangkat desa, warga penerima hak merasakan langsung dampaknya. Menurut warga, uang dari BLT yang diterima setiap tiga bulan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan pokok. Namun di tahun 2025 ini hak tersebut tidak lagi didapat.
“Jadi mau bagimana lagi, Kades sudah kasih ke perangkat desa. Kami yang kurang mampu ini harus kerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan kami,” ujar warga dengan nada lirih.
Perubahan nama-nama penerima hak BLT atau warga kurang mampu ke perangkat desa ini dilakukan Kedesa Hasan Cahirun secara diam-diam tanpa diketahui BPD. Setelah mengetahui penerima BLT dari unsur pemerintah desa, BPD mengambil langkah mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Desa agar nama-nama perangkat desa penerima BLT diganti dengan warga kurang mampu yang berhak. Namun, rekomendasi tersebut tidak dihiraukan oleh Kepala Desa Hasan Chairun. Para perangkat desanya pun masih menerima BLT sejak tiga bulan pertama di tahun 2025 sampai diakhir tahun ini.
“Kami sudah keluarkan rekomendasi tapi tidak ditanggapi kades. Bahkan anggaran oprasional BPD juga tidak dibayar oleh kades,” cetus Ketua BPD Jufri Lantuna.
Kepala Desa Hasan Chairun mengungkapkan setiap tahun dirinya merubah nama penerima BLT. Hal ini dilakukan agar penerima BLT dapat tersalurkan secara merata.
“Ini setiap tahun saya ganti untuk penerima BLT agar tidak terfokus pada satu orang. Jadi semua lansia dan warga kurang mampu harus dapat,” sebutnya.
Hasan sendiri berencana di tahun 2026 nanti penerima BLT dirubah dan dialihkan kepada warga yang belum dapat. Selain itu, kata Hasan, warga yang sudah dapat Program Keluarga Harapan (PKH) juga diganti.
“Jadi di 2026 nanti semua dapat selain lansia saya tidak ganti dan penerima PKH juga saya ganti agar BLT itu sasarannya ke warga yg belum dapat,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)
