HALSEL – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara mendorong penerbitan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di di wilayah Kepulauan Obi dan Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat.
“Sementara ini lagi berproses di Bappeda. Kita upayakan WPR dan IPR ini bisa ada. Saya berharap ini bisa dapat diselesaikan,” ungkap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, Selasa, 16/06/2025.
Menurut Bupati, penutupan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Pulau Obi dan Bacan yang dilakukan pihak kepolisian dapat berdampak terhadap warga. Karena tak sedikit warga bergantung hidup dengan hasil pengolahan emas mentah. Selain itu, proses penambangan emas secara tanpa izin juga sudah berlangsung cukup lama.
“Pasti berdampal lah, karena masyarakat sudah terlanjur bergantung. Di situ (tambang emas ilegal) mereka punya anak sekolah, biasa berkebun cengkih ditinggalkan. Jadi pasti berdampak,” ujarnya.
Bupati menambahkan, tidak ada solusi lain untuk warga yang mata pencahriannya bergantung di lokasi tambang emas ilegal. Oleh Karena itu, Pemkab Halmahera Selatan sedang mengupayakan penerbitan Wilayah Pertambangna Rakyat (WPR) agar warga dapat mengelola secara legal.
“Secara ketentuan, kami membuat pemetaan. Karena pada dasarnya, tambang-tambang itu ilegal semua. Jadi kita pemerintah daerah punya tanggung jawab agar tambang-tambang itu bisa resmi dan legal,” cetus Bupati.
Bassam mengaku, aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI, tak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Halmahera Selatan. Di sisi lain, aktivitas penambangan emas secara ilegal juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan berpotensi mengancam keselamatan warga.
Atas hal itu, politisi PKS ini mengatakan butuh pemetaan secara detail. Sehingga proses penerbitan WPR hingga izin pertambangan rakyat (IPR) bisa dilakukan.
Sebelumnya, ada empat lokasi tambang ilegal di Halmahera Selatan yang ditutup pihak kepolisan.
Di antaranya tambang emas ilegal di Desa Anggai Kecamatan Obi, Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat, Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat, dan Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan.
Dalam proses penindakan aktivitas tambang emas ilegal ini, Polres Halmahera Selatan telah menetapkan dua pengusaha toromol pengolahan emas di wilayah Pulau Obi sebagai tersangka. (Buwas/Fores.id)
