Front Demokrasi Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Demonstrasi ini dilakukan karena FDAK menduga Kejari masuk angin menyelesaikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bank BPRS milik Pemkab Halsel yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp15 miliar.
Koordinator FDAK M. Saifudin dalam orasinya menyampaikan bahwa Kejari sangat lemah bahkan diduga masuk angin menyelesaikan TPPU di Bank BPRS. Kinerja Kejari seperti ini membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap institusi hukum terutama Kejaksaan.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah. Kami menuntut Kejari Halsel untuk lebih tegas dan transparan,” ujar M. Saifudin.
Menurutnya, BPRS didirikan oleh Pemkab Halsel sebagai upaya mendorong perekonomian daerah, dengan total investasi mencapai Rp18,25 miliar sejak 2015 hingga 2021. Namun, pada 2022, terungkap dugaan pencucian uang yang melibatkan pejabat penjabat Pemkab Halsel dan petinggi Bank BPRS, dengan kerugian negara mencapai Rp15 miliar.
Dugaan penyimpangan ini kata M. Saifudin, mencuat setelah almarhum Bupati Halsel, Usman Sidik, mengungkapkan adanya pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur. Dalam proses penyelidikan, sejumlah nama disebut, di antaranya, mantan Direktur Utama Ichwan Rahmat, Komisaris Utama Sofyan Abas, anggota Komisaris Muchlis Sangaji, Direksi Rustam Mohdar.
Sementara pejabat Pemkab Halsel, mantan Sekretaris Daerah Saiful Turuy dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keungan dan Asset Daerah Aswin Adam. Dari pihak swasta diketahui salah satu kontraktor ternama yakni Leny Sahril. Leny sendiri merupakan debitur di Bank BPRS.
BPKP-RI sendiri telah mengeluarkan laporan ada kerugian Keungan daerah di Bank BPRS.
“Namun hingga kini Kejari Halsel belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini. Jika sikap Kejari seperti ini maka kami menilai Kejari tidak konsisten menyelesaikan TPPU ini,” cetus Saifudin.
Sebelumnya, Kejari menyatakan akan mengumumkan tersangka dalam waktu dekat, tetapi belakangan menyebut penetapan tersangka ditunda hingga tahun depan karena alasan situasi politik.
“Pernyataan Kejari yang berubah-ubah menunjukkan lemahnya komitmen mereka dalam menangani kasus ini. Bahkan ada pengakuan soal intervensi internal dan eksternal,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, FDAK mengajukan tiga tuntutan kepada Kejari Halsel yaitu, segera menetapkan dan mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan TPPU di Bank BPRS,
“Jika ada pengembalian kerugian negara dalam kasus ini, Kejari harus menyampaikan informasi tersebut secara transparan kepada publik dan menindak tegas tujuh pihak yang diduga terlibat yakni Saiful Turui, Aswin Adam, Leny Sahril, Ichwan Rahmat, Sofyan Abas, Rustam Mohdar, dan Muchlis Sangaji, jika terbukti bersalah,” ungkap Saifudin
