BeritaPemerintah

Zaki : Jika Ada Pihak Catut Nama Saya Akan Saya Polisikan

591
×

Zaki : Jika Ada Pihak Catut Nama Saya Akan Saya Polisikan

Sebarkan artikel ini
Kadis DPMD, Zaki Abdul Wahab. (Istimewa)

HALSEL – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab, , menegaskan keberatan namanya dicatut oleh Direktur LSM KaNe, Rizal Sangaji dalam dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Toin, Fahmi Taher.

Nama Zaki Abdul Wahab disebut sebagai pihak yang memberikan informasi terkait pencarian dana desa. Sehingga Rizal mendesak Fahmi Taher segera menyelesaikan kewajibannya.

“Kalau satu kali atau dua kali nama saya disebut, mungkin saya anggap tidak apa-apa. Tapi kalau berulang-ulang dan bahkan sampai ada korban kepala desa yang lain, maka saya akan ambil langkah tegas dan melaporkannya,” tegas Zaki Minggu 24/8/2025

Zaki mengakui, pernah menerima kunjungan Rizal Sangaji di kantornya. Saat itu Rizal sempat menanyakan soal pencairan dana desa Toin, dan ia hanya menjawab seadanya.

“Betul, dia pernah datang tanya apakah Kades Toin sudah pencairan, saya mengiyakan saja. Tapi bukan berarti saya suruh dia kejar untuk minta (duit). Itu tidak benar,” jelasnya.

Menurutnya, semua orang memang berhak mencari nafkah, tetapi tidak dengan cara-cara yang menekan atau merugikan pihak lain. Apalagi tindakan pemerasan.

“Saya paham orang cari makan, tapi harus dengan cara yang baik. Jangan dengan memeras atau mengancam orang. Kali ini mungkin belum terlalu jauh, tapi kalau sudah berulang dan salah orang, pasti akan dilaporkan,” ujarnya

Terkait laporan Kades Toin yang mengaku diperas dan diancam, Zaki menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum.

“Kalau memang merasa diperas atau diintimidasi, silakan berurusan dengan pihak yang berwajib. Laporkan saja, biar diproses sesuai hukum,” tambahnya.

Lebih jauh, ia juga mengimbau para kepala desa agar tidak takut melapor jika menghadapi tekanan dari oknum yang mengatasnamakan LSM.

“Saya minta seluruh kades jangan segan-segan menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum. Jangan biarkan diri diperas atau diintimidasi, karena itu bisa melemahkan semangat membangun desa,” pungkasnya. (Cidox)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *