BeritaPemerintah

Pihak CV. KSA Tidak Hadiri Mediasi dengan Warga Korban Banjir

386
×

Pihak CV. KSA Tidak Hadiri Mediasi dengan Warga Korban Banjir

Sebarkan artikel ini
Warga korban banjir saat melakukan mediasi dengan Pemkab Halsel. (dok. Istimewa)

HALSEL – Pihak CV. Karya Senja Abadi rupanya tidak punya etikat baik merespon tuntutan warga korban banjir.

Pasalnya dalam agenda mediasi antara warga, pemerintah kabupaten dan pihak CV. Karya Senja Abadi yang diagendakan pada Rabu 02/07 malam di Desa Amasing Kota Barat tidak di hadiri oleh pihak CV. Karya Senja Abadi. Hal ini memicu ratusan warga yang hadir pada malam itu terlihat geram dengan sikap CV. Karya Senja Abadi.

Mediasi ini dilakukan setelah adanya somasi yang dilayangkan warga kepada Bupati dan CV. Karya Senja Abadi atas dugaan kelalaian proyek normalisasi muara sungai yang memicu banjir pada 22 Juni 2025. Akibat dari banjir tersebut BPBD mendata sebanyak 14. 071 jiwa menderita dan empat unit rumah rusak berat.

“Seharusnya Bupati Halmahera Selatan dan Kontraktor CV Karya Senja Abadi hadir malam ini. Masyarakat korban banjir marah karena ketidakhadiran mereka, padahal kedua pihak ini harus bertanggung jawab penuh,” tegas Khalid Ahmad salah satu tokoh masyarakat Amasing Kota Barat.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten sendiri dihadiri Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Halsel, Abdulah dan Rahmat Kamarullah selaku Direksi Pengawasan Proyek.

Selain Halid, salah satu tokoh Perempuan, Rusna Hamad juga ikut menyuarakan tuntutan warga. Menurut Rusna, warga menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian proyek normalisasi muara sungai dan pembangunan jetty di Desa Amasing Kota Barat yang dinilai menyebabkan penyempitan muara suangai Inggoi dan menghalangi aliran air.

“Kalau tidak ada ganti rugi, torang (Kami) boikot proyek normalisasi sungai dan pembuatan jetty di ujung muara,” teriak warga menyambut pernyataan Rusna Ahmad.

Menurut Rusna, proyek tersebut dilaksanakan tanpa rekomendasi teknis dari Badan Wilayah Sungai dan tanpa pengawasan pemerintah daerah atau Dinas tehnis (BBPD).

“Dorang  (Mereka) dapat untung, torang (Kami) yang dapa susah!” teriak warga.

Sebelumnya, kuasa hukum warga melalui Kantor Hukum Maulanapatra Law Firm telah melayangkan somasi pada 30 Juni 2025 dengan tuntutan ganti rugi material Rp 13,98 miliar dan ganti rugi non-material. Somasi memberikan tenggat 7 hari kerja untuk menanggapi.

Kerugian material mencakup kerusakan rumah, dan peningkatan pengeluaran akibat gangguan sanitasi. Tercatat 7 unit rumah rusak dengan rincian 4 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak ringan, ditambah kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.

Mediasi juga dihadiri pengacara dari Aliansi Masyarakat Korban Banjir. Masyarakat mendesak Pemkab Halsel dan CV Karya Senja Abadi segera memberikan klarifikasi dan ganti rugi atas dampak banjir yang menimpa rumah, lahan, dan harta benda warga.

Jika tidak ada tanggapan positif, warga melalui kuasa hukum akan menempuh jalur hukum termasuk gugatan perdata dan pelaporan ke instansi berwenang. (Buwas/Fores.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *