HALSEL – DPD KNPI Kabupaten Halmahera Selatan meminta Polres Halsel transparan kepada publik dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pengelolaan tambang rakyat ilegal yang saat ini dilakukan oleh Unit Tipidter.
Ketua DPD KNPI Hastomo Bakri mengatakan, dugaan tindak pidana pengelolaan tambang rakyat ilegal ini melibatkan ratusan pengusaha yang selama ini beraktivitas secara ilegal di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di wilayah Obi dan Bacan Bacan Barat.
“Jumlah yang diperiksakan banyak, oleh karena pihak Polres harus terbuka agar tidak muncul kecurigaan dari masyarakat dalam proses penyelidikan,” kata Hastomo, Rabu 28/05/2025.
Menurut Hastomo, dalam perkara tambang rakyat ilegal ini melibatkan ratusan pengusaha, oleh karena itu, DPD KNPI akan terus mengawal proses penyidikan yang saat ini berlangsung.
“Perkara ini penting untuk dijadikan atensi bersama. Sebab, praktik pengelolaan tambang rakyat ilegal ini sudah lama berlangsung dan diduga tersangkanya banyak,” ungkap Hastomo yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.
Hastomo mengaku bawa untuk mengawal proses penyidikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPD KNPI Provinsi untuk melakukan audiensi dengan Polda Malut. Sehingga, pihak Polda juga ikut mengawasi pemeriksaan ratusan terduga pelaku yang saat ini dilakukan oleh Unit Tipidter. Apalagi kata Hastomo penutupan seluruh aktivitas tambang rakyat ilega ini atas instruksi Kapolda Brigjen Pol. Waris Anggono.
“Oleh karena itu, kami minta setiap tahapan penyidikan harus disampaikan ke publik melalui media agar publik tahu proses penanganan seperti apa. Jang terkesan disembunyikan,” cetusnya.
Untuk diketahui, berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 158 Menegaskan “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)”. (Buwas/fores.id)
