HALSEL – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui BPKAD sedang memproses pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Persiapan untuk apa? Untuk proses (pencairan gaji PTT). Kemarin ada persiapan harus digeser anggarannya karena ini perintah langsung dari pemerintah pusat untuk dibayarkan mau tidak mau kita geser anggaran dari masing-masing OPD,” kata Kepala BPKAD, Muhammad Nur ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa 25/03/2025.
M. Nur menjelaskan, sebelumnya dalam penyusunan APBD induk 2025 gaji PTT tidak diakomodir dalam APBD. Namun, dalam perjalanan muncul kebijakan dari dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk membayar gaji PTT dilingkup Pemerintah daerah. Gaji yang dibayar nanti bagi PTT yang sudah mengabdi selama satu tahun.
“Sehingga harus digeser anggaran di masing-masing OPD untuk bayar gaji mereka (PTT).
Menurut M. Nur, setelah terbitnya edaran dari kedua kementerian tersebut, pihaknya langsung membuat persiapan hanya saja dalam prosesnya butuh waktu. Gaji PTT yang bakal dibayar yakni di bulan Januari dan Februari dengan jumlah anggaran Rp.12 miliar lebih.
“PTT yang dibayar gajinya ini adalah PTT yang masuk database atau basis data, PTT yang lulus PPPK tapi belum TMT (Terhitung Mulai Tanggal) diangkat jadi PPPK dan calon PPPK tahap II,” ujarnya.
Sekarang ini kata M. Nur, masuk pada tahapan pembuatan rencana anggaran kas. Artinya prosesnya sekarang sudah sampai pada diterbitkannya surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM).
Pihaknya juga telah mengantongi surat keputusan Bupati sebagai dasar untuk melakukan pembayaran gaji PTT. Dari SK Bupati itulah pihaknya melakukan verifikasi data PTT sesuai dengan yang diajukan oleh masing-masing OPD.
“Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan bank BSI untuk lembur melayani pembayaran gaji mereka sebelum masuk cuti lebaran,” pungkasnya.
(Buwas/Fores.id)
