HALSEL – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berupaya mencari jalan keluar untuk tenaga honorer yang belum terakomodir di seleksi PPPK tahap I dan II tahun anggaran 2024 agar tidak di rumahkan.
Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menegaskan tenaga honorer yang belum lulus PPPK maupun tenaga honorer yang masa kerja belum sampai dua tahun tetap diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Solusi yang ditempuh yaitu melalui outsourcsing.
“Ada empat item outsourcing. Nanti kita coba masukkan honorer dalam empat item outsourcing. Kita berupaya supaya tidak ada yang dirumahkan,” ungkap Bupati Bassam Kasuba, saat diwawancarai di kantor Bupati Senin 10 Maret 2025.
Selain solusi untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi, orang nomor satu dilingkup Pemkab Halsel ini juga meminta kepada seluruh OPD, Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan agar tidak lagi menerima tenaga honorer.
“Ada aturan dari BKN sudah tidak ada lagi penerimaan honorer yang baru,” ujar Bupati.
Politisi PKS ini juga menambahkan, peserta seleksi PPPK yang sudah lulus tahap I dan tahap II namun surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK akan diterbitkan di tahun 2026 nanti oleh pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan tetap diakomodir oleh Pemkab Halsel dengan status sebagai PPT sambil menunggu SK diterbitkan oleh BKN.
“Sebenarnya secara mendasar itu ada anggarannya, pengelokasiannya. Apalagi kemarin sudah diputuskan PPPK yang sudah ada surat dari pusat (BKN) bawah nanti SKnya terbit tahun depan bukan tahun ini. Jadi mereka statusnya masi PTT yang tetap terakomodir seperti biasanya. Sementara PTT diluar dari tahap I dan tahap II kita akomodir di outsourcing,” pungkas Bassam Kasuba.
(Bwas/Fores.id)
