JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan dalam agenda sidang Dismiisal. Sidang yang dipimpin langsung Ketua MK, Suhartoyo ini digelar pukul 19.30 WIB, Selasa 04/02/2025.
Salah satu Hakim MK Asrul Sani saat membacakan putusan mengatakan bahwa, perkara nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan termohon tersebut adalah tidak jelas, kabur atau obscure (samar). Dengan demikian, eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas, kabur atau obscure (samar) adalah beralasan menurut hukum.
Lanjut Asrul, menimbang bawah berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
“Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak relevansinya,” ujar Hakim MK Asrul Sani dalam pembacaan putusannya.
Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan menyatakan, satu, menurut eksepsi berkenaan dengan kewenangan/tenggang waktu pengajuan permohonan, dua mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan permohonan nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.
menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Suleman (Perkara No 58/PHPU.BUP-XXIII/2025) serta pasangan calon nomor urut 2 Rusian Djafar dan Muhtar (Perkara No 52/PHPU.BUP-XXIII/2025) tidak memenuhi syarat formal serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, permohonan sengketa dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh sembilan hakim pada Kamis (30/1), dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Selasa 4 Februari 2025 pukul 19.30 WIB.
Terpisah Darmin Hi Hasim salah satu tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin ketika dihubungi mengatakan bahwa pihak sangat optimis permohonan pasangan Bupati Rusihan Jafar-Mohtar Sumaila dan Bahrain Kasuba-Umar Hi. Soleman ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. “Langkah selanjutnya kami menunggu pelantikan. Dan paling penting kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Halmahera Selatan, pungkasnya.
(Buwas/Fores.id)
