Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara di tahun 2025 ini sudah mulai membayar utang pihak ketiga.
“Tahun ini akan dibayar karena sudah masuk di ABPD,” kata Kepala BPBD Aswin Adam ketika ditemui kantor BPBD, Rabu 22/01/2054.
Menurut Aswin, nilai utang yang terdapat di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPBD tahun anggaran 2025 ini senilai Rp16 miliar. Rp16 miliar ini diprioritaskan membayar utang ke pihak ketiga yang sudah melaksanakan pekerjaan.
Paket kegiatan yang akan dibayar diantaranya pembangunan talud pantai di Desa Dolik, talud penahan tebing di Desa Wayamiga, talud pantai di desa Tabapoma dan Desa Kokotu. Sementara untuk paket pekerja saluran air di Desa Amasing Kali sebesar Rp4,5 miliar belum bisa dibayar.
Alasan belum dibayar menurut Aswin, masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK. Jika hasil pemeriksaan tersebut ada rekomendasi dari BPK untuk dilakukan pembayaran maka pihaknya menindaklanjuti.
“Kalau ada rekomendasi maka akan dibayar,”pungkasnya.
Komisi III DPRD juga menegaskan semua utang pihak ketiga akan dibayar oleh pemerintah daerah.
“Utang ini sifatnya skala prioritas. Tapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Ketua Komisi III Safri Talib ketika ditemui di ruangan Komisi III lantai dua gedung DPRD.
Anggota fraksi PKB ini juga mewanti-wanti Pemerintah daerah ketika pelaksanaan kegiatan tanggap darurat. Menurutnya, pekerjaan fisik tanggap darurat ini harus dilihat dari progres pekerjaan di lapangan sebelum dilakukan pembayaran.
“Melihat progres pekerjaan, pekerjaan tanggap darurat itu dilihat fisiknya pekerja harus 100 persen,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan pekerjaan talud dengan volume 500 meter tapi pekerjaan baru sampai 300 meter sudah minta dibayar 100 persen.
“Kadang mereka bilang sudah kerja 100 persen tapi di lapangan belum sampai 100 persen, seperti inilah munculnya utang,” tambahnya.
“Yang pasti di tahun 2025 ini dibayar utang tanggap darurat yang sudah dikerjakan,” sambungnya mengakhiri.
(Buwas/Fores.id)
