Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Halmahera Selatan Maluku Utara berhasil melampaui target pendapatan penerima pajak daerah di tahun 2024 sebesar Rp106,306,074,298 dari target awal yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp100,320,560,800.
“Samsat Halsel mencapai diangka Rp106,306,074,298 miliar capaian ini menurut kami sangat tinggi. Capaian sebesar ini tidak lepas dari suporter atau pendamping dari Kejaksaan Negeri Halsel,” kata Kepala UPDT Samsat Halsel, Fikri Abusama pada konfrensi pers akhir tahun 2024 di Kantor UPTD Samsat, Senin 20/01/2025.
Menurut Fikri, dari capaian tersebut dilihat dari presentasinya mencapai 106 persen. Itu artinya UPTD Samsat Halsel merupakan salah satu Samsat yang paling tinggi penerimaan pajak daerah dari UPTD Samsat se-Maluku Utara.
Dari capaian tersebut kata Fikri, bersumber dari empat penerimaan pajak diantaranya, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp14,170,172,025. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp13,170,443,778. Pajak Air Permukaan (PAP) Rp77,753,732,408. Pajak Alat Berat (PAB) Rp1,211,726,087. Sementara pendapat lain-lain dianggap sah dari denda PKB Rp372,342,051 denda BBNKB Rp187,663,376 denda PAP Rp256,125 dan denda PAB Rp0. Jumlah dari pendapatan lain-lain yang dianggap sah ini sebesar Rp560,261,552.
“Dari semua itu, untuk Pajak Air Permukaan kami yang tertinggi dari semua Samsat di Maluku Utara dan itu kontribusi terbesar dari PT. Harita Group,” cetusnya.
Fikri pun menjelaskan, PT. Harita Group sendiri dalam hal membayar kepatutan atau menyetor pajak khususnya PAP kepada UPTD Samsat sebagai pengelola pendapatan di Halsel sebesar Rp73 miliar. Sementara PT. Wanatiara Persada PAP Rp4, 288,267,260,00 dan PAB Rp47,856787.00 PT. Sinar Kurnia Alam Rp38 miliar sedangkan PT. Husiang Mining Indonesia Rp37 miliar.
“PT. Harita yang bayar PAP tertinggi. Ditambah dengan beberapa perusahaan tersebut sehingga total penerimaan kita di pajak air permukaan itu Rp77,7 miliar lebih,” ungkapnya.
Fikri menambahkan, pencapaian UPTD Samsat Rp106,306,074,298 ini tidak terlepas dari perjanjian kerja sama pendampingan hukum dengan Kejari Halsel untuk menagih pajak di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. MoU ini menurut Fikri sudah lakukan sejak tahun 2020. “Sudah lima tahun kerja sama ini dibangun dan Alhamdulillah hasilnya setiap tahun pendapatan pajaknya meningkat,” pungkas Fikri Abussama.
Kejari Halsel, Ahmad Patoni di kesempatan itu, mengatakan Kejari terus mendukung UPTD Samsat untuk mendorong pendapatan daerah dari sektor pajak.
“Saya berharap dibawa kepemimpinan Pak Fikri ini kedepanya pendapatan lebih meningkat lagi,” pungkas Kajari Ahmad Patoni.
Turut hadir di konfrensi pers akhir tahun pencapaian UPTD Samsat ini perwakilan dari PT. Harita Group.
(Buwas/Fores.id)
