Trotoar atau pematang jalan merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat khususnya pejalan kaki. Trotoar yang selayaknya menjadi hak pejalan kaki ini kini berubah fungsi menjadi tempat jualan pedagang kaki lima di Ibu Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara.
Trotoar di sepanjang jalan Oesman Sadiki Desa Labuha dan Desa Tomori Kecamatan Bacan digunakan para pedagang kaki lima untuk menjual bahan bakar minyak enceran (Pertamini). Selain pertamini, terlihat jasa usaha perbengkelan kendaraan roda dua juga menggunakan trotoar sebagai tempat parkir belasan kendaraan roda dua.
Selain di jalan Osman Sadik, para pedagang kaki lima juga menggunakan trotoar di sepanjang jalan pasar Labuha sebagai tempat menjajakan dagangan mereka berupa pakian dan dagangan lainnya.
Perampas hak pejalan kaki ini sudah lama terjadi. Namun, Pemerintah Daerah tidak mengambil langkah penertiban, sehingga menimbulkan keluhan dari warga sekitar yang melakukan aktivitas dengan berjalan kaki.
“Sudah lama trotoar ini jadi tempat jualan. Sehingga kami jalan kaki sudah tidak ikut di atas trotoar tapi turun ikut di jalan padahal jalan itu kan untuk kendaraan,”cetus Rudi salah satu warga Labuha, Rabu 14 Januari 2025.
Hukumnya Berjualan di Jalan dan Trotoar
Dilansir dari situs Hukum Online.com, Jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) dalam UU LLAJ dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan sebagai berikut:
- Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.[6] Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.
- Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki
- Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kakidipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu. (Buwas/Fores.id)
