BeritaPendidikan

Sekolah Unggulan Saruma Terima Siswa di 2025

584
×

Sekolah Unggulan Saruma Terima Siswa di 2025

Sebarkan artikel ini
Kepala Disdik, Siti Khodijah. Foto : Buwas/fores.id

HALSEL – Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pendidikan Dasar (Disdik) berencana menerima peserta didik tahun ajaran 2025 di SMP Negeri Unggulan Saruma.

“Tahun ini Insya Allah kita akan mulai tahun ajaran baru,” kata Kepala Disdik, Siti Khodijah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa-7-01-2025.

Menurut Khodijah, konsep penerimaan peserta didik SMP Negeri Unggulan Saruma ini adalah bagi siswa berprestasi dari tingkat Sekolah Dasar di 30 Kecamatan.

“Mereka (anak didik) dari perwakilan kecamatan nanti menggunakan presentase lulusan dari kecamatan, artinya setiap kecamatan dapat jatah berapa dan berapa itu dari presentasi alumni masuk SMP,” ungkapnya.

Di sekolah unggulan Saruma ini kata Khodijah, pemerintah daerah menyiapkan semua fasilitas belajar pendukung bagi peserta didik termasuk asrama. “Ada asramanya,” tambahnya.

Disentil terkait gedung sekolah yang saat ini masih dalam tahap pekerjaan, dirinya menjelaskan bawah, sesuai anggaran yang terpakai dengan pekerjaan gedung sekolah unggulan Saruma ini sudah 75 persen

“Yang 25 persennya kita alihkan ke tahun anggaran 2025,” cetusnya

Di tahun ajaran 2025 ini pihaknya menargetkan menerima 100 orang peserta masuk di SMP Negeri Unggul Saruma karena sudah ada gedung yang selesai dibangun di tahun 2024.

“Yang mau dipakai sekolah ini bangunan lama sudah cukup nanti kita lihat tahun berikutnya apakah kouta siswanya ditambahkan atau kita menambah jenjang pendidikannya nanti kita sambil jalan kita pikirkan,” kata Khodijah.

Selain gedung dan fasilitas pendukung lainnya pihaknya juga menyiapkan tenaga pengajar yang berkompeten. Tenaga guru ini kata Khodijah diseleksi untuk menjadi tenaga pengajar. Selain itu, peserta didik SMP Negeri Unggul Saruma juga diberikan beasiswa.

“Kita mulai seleksi guru di bulan febuari akhir. Siswa juga dijamin beasiswa karena ada peraturan bupati.  Terkait penerapan zonasi, itu kan kebijakan Mentri kemarin, menteri sekarang kan belum tahu ini masih masa transisi  jadi belum bisa diambil kesimpulan,” pungkas Khodijah. (Buwas/Fores.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *