HALSEL – Aktivitas pengurukan pasir di bantaran sungai di Desa Tuakona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tanpa memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR) dari Pemerintah Kabupaten dan izin Pertambangan non logam dari Pemerintah Provinsi Malut.
Salah seorang yang mengaku sebagai Direktur Utama (Dirut) mengklaim kegiatan tersebut telah mengantongi izin resmi. Namun, klaim itu tidak disertai bukti dokumen izin sesuai dengan regulasi. Selain dokumen KPPR, pihak swasta tersebut juga tidak dapat menunjukkan izin kesanggupan pengelolaan lingkungan atau UKL-UPL.
Terpisah Kepala Dinas PTSP Kabupaten Halmahera Selatan, Nasir J. Koda, justru menyampaikan keterangan berbeda. Saat dikonfirmasi, ia mengaku belum mengetahui adanya izin galian C di wilayah Bacan Selatan.
“Setahu saya, untuk Bacan Selatan belum ada izin,” ujar Nasir, Selasa (20/10/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas PTS Malut Nirwan MT Ali dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan yang diberikan mengenai status perizinan aktivitas galian C Tuakona.
Perbedaan informasi ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Instansi berwenang harus memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki izin yang sah, siapa yang menerbitkannya, dan apakah izin itu sesuai dengan lokasi serta jenis aktivitas di lapangan.
Klaim bahwa petugas Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi telah melakukan pengecekan juga tidak bisa dijadikan pembenaran otomatis atas legalitas pertambangan. Pemeriksaan teknis oleh BWS tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan usaha pertambangan.
Ketua PaRaDe Malut, Sahmar M. Zen mendesak Polres Halmahera Selatan dan instansi teknis terkait segera turun ke lokasi. Verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan harus dilakukan agar persoalan ini tidak berhenti pada klaim sepihak tanpa kepastian hukum.
“Jika izin memang ada, tunjukkan dokumennya. Jika ditemukan pelanggaran tindak sesuai ketentuan. Pengelola juga harus diberi ruang untuk memberikan klarifikasi berdasarkan bukti yang sah,” cetus Sahmar.
“Jangan sampai aktivitas usaha berjalan, sementara legalitasnya masih menjadi tanda tanya. Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan. Kini, PTSP Provinsi Maluku Utara dituntut memberikan penjelasan, dan APH harus membuktikan bahwa pengawasan hukum tidak berhenti di atas kertas,” sambung Sahmar. (Buwas/fores.id)













