HALSEL – Gakkum Kementerian Kehutanan diminta turun tangan tangkap para pelaku Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (PETI) di Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat.
Informasi yang dihimpun media ini, aktivitas PETI di Desa Kusubibi sudah berlangsung kurang lebih lima tahun. Dalam waktu lima tahun tersebut aktivitas para pelaku PETI ini berada dalam kawasan hutan produksi. Oleh undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan harus memiliki izin sebelum adanya aktivitas dalam kawasan hutan tersebut.
Dalam waktu lima tahun para pelaku PETI ini suda lama meraup keuntungan dari usaha ilegal. Informasi yang diterima identitas para pelaku usaha yang melakukan aktivitas diantaranya, Abdan, Gensa, Usman, Sherly, Yamin, Udy, Riko, Bos Moi dan Baso . Selain itu ada juga tokoh masyarakat Haji Malang yang berperan sebagai pengaman aktivitas tambang ilegal dan Haji Irwan sebagai penyongkong modal ke Haji Malang untuk urusan izin.
Oleh karena itu, publik mendesak Gakkum Kementerian Kehutanan wilayah Papua-Maluku turun langsung melakukan penyelidikan dan menangkap para pemilik tromo dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam bisnis PETI di Kusubibi.
“Kami sementara menyiapkan data dan bukti pendukung kemudian dirangkai dalam bentuk lapor untuk diserahkan ke Gakkum Papua-Maluku” ujarnya.
Langkah ini diambil karena para pelaku PETI di Kusubibi sangat tidak taat terhadap hukum. PETI di Kusubibi kata Rustam sudah berulangkali ditutup oleh pihak Polres Halsel, namun tidak berselang lama aktivitas PETI kembali dilakukan atas dasar itu, pihak mengambil langkah melaporkan ke Gakkum Kementerian.
“Jangan sampai ada bekingan oknum aparat karena sudah ditutup tapi para pengusaha ini tidak takut. Jadi kami naik satu tingkat langsung ke Gakkum Kementerian Kehutanan,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)
