HALSEL – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Izzudin Al-Qassam Kasuba meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah penghasil sumber daya alam salah satunya Maluku Utara, melalui peningkatan alokasi dana transfer ke daerah.
Menurutnya, daerah penghasil memiliki beban pembangunan yang jauh lebih besar sehingga layak memperoleh porsi anggaran yang lebih adil. Pemerintah pusat kata Qossam, perlu mengevaluasi skema pembagian anggaran, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer ke daerah, agar lebih berpihak kepada wilayah yang menjadi penyumbang besar bagi perekonomian nasional.
“Daerah-daerah penghasil harus mendapatkan hak yang lebih besar agar mampu menangani berbagai persoalan yang dihadapi. Jangan sampai daerah yang memberi kontribusi besar justru kesulitan membiayai kebutuhan dasarnya,” ungkap Al- Qossam saat ditemui di Kantor DPD PKS Halsel, Minggu 19/07/2026.
Qossam menilai kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Maluku Utara, tetapi juga dialami berbagai daerah penghasil lainnya seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi isu nasional yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Salah satu persoalan yang disoroti Izzudin adalah besarnya beban anggaran daerah untuk membiayai Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan, proses rekrutmen PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga pembiayaannya juga harus mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.
“Ketika rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat, maka daerah juga harus diberikan dukungan anggaran yang cukup. Jangan seluruh beban pembiayaan diserahkan kepada pemerintah daerah karena kemampuan fiskal setiap daerah berbeda,” ujarnya.
Qossam juga menyinggung sejumlah persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah, termasuk polemik terkait pembiayaan PPPK di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa banyak daerah mengalami tekanan fiskal akibat meningkatnya belanja pegawai.
Dirinya pun memastikan aspirasi pemerintah daerah akan terus diperjuangkan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk bersama Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap lahir kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil agar mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar ada solusi nyata. Pemerintah pusat harus membuka mata melihat kondisi riil di daerah, terutama daerah penghasil yang memikul beban pembangunan cukup besar. Harapannya, ada penambahan alokasi anggaran sehingga berbagai persoalan di daerah dapat ditangani dengan lebih baik,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)
