HALSEL – PT. Babang Raya salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang agen penyalur dan penjualan BBM di Kabupaten Halmahera Selatan diduga membayar upah karyawannya tidak sesuai UMP dan mengabaikan Jaminan Sosial karyawan.
Hal ini dapat dilihat dari upah yang diterima karyawan tidak sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Provinsi (UMP). UMP sendiri ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.3000.000 lebih. Sementara upah yang diterima karyawan PT. Babang Raya hanya Rp.2000.000 lebih. Tak hanya upah, karyawan yang bekerja sudah bertahun-tahun pun tidak mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKN) Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pansiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) sebagaimana diatur dalam UU nomor 42 tahun 2011.
Direktur PaRaDe Malut, Sahamr M. Zen mengatakan, sebagai perusahaan bergerak dibidang Migas, PT. Babang Raya layak ditindak tegas dengan cara diadukan ke Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi perusahaan milik Umar Soleman ini.
“Kami terus berupaya mendorong pemerintah kabupaten untuk turun melakukan pemeriksaan terkait masalah ini dan PaRaDe juga bakal melaporkan ke ESDM Pusat agar ada tindakan tegas terhadap swasta yang mengabaikan hak hak karyawan,” cetus Sahmar.
Pemerintah Kabupaten Halsle melalui Dinas Ketenagakerjaan juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak PT. Babang Raya. Hal yang mencengangkan didapatkan bawa seluruh karyawan PT. Babang Raya yang direkrut tidak ada dokumen kontrak kerja.
“Kami minta dokumen kontrak kerja karyawan tapi pihak PT. Babang Raya beralasan nanti disampaikan tapi sampai hari ini (Senin 13 Juli) belum diberikan. Kami berikan waktu sampai hari Rabu tanggal 15,” ungkap Kepala Disnaketrans, Daud Jubedi.
Jika dalam waktu yang telah diberikan pihak PT. Babang Raya belum dapat memenuhi permintaan dokumen kontrak dan dokumen lainnya maka Pemerintah Daerah mengambil sikap memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang telah diatur.
“Pokoknya ketentuannya mensyaratkan seperti apa, apa yang kita temukan kita akan tegas memberikan sanksi,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)
