HALSEL – Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Halmahera Selatan, Irfandi R. Hi. Mustafa, menegaskan hentikan penghakiman dini kasus tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara. Menurutnya semua pihak melihat pentingnya asas legalitas sebagai fondasi utama dalam hukum pidana.
“Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Irfandi, Senin 16/02/2026.
Menurutnya, proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara saat ini masih berada pada tahap penyidikan, yang secara konseptual merupakan proses pengumpulan serta pengujian alat bukti, bukan tahap penjatuhan kesimpulan hukum.
“Dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), setiap institusi memiliki kewenangan dan peran yang berbeda sehingga tidak boleh didahului oleh tekanan eksternal yang berpotensi mempengaruhi objektivitas penegakan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irfandi menyoroti berkembangnya narasi publik terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara yang dinilai tidak berbasis alat bukti yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan bias serta membentuk persepsi yang tidak utuh terhadap perkara yang masih dalam proses hukum.
“Kami mengimbau seluruh praktisi hukum untuk menjunjung tinggi etika profesi serta menghormati mekanisme hukum yang sedang berlangsung, demi menjaga kepastian dan keadilan hukum,” pungkasnya. (Buwas/fores.id)
