HALSEL – Lembaga Bantuan Hukum – Jaringan Advokat Halmahera Selatan (LBH-Javha) melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Halsel, Kamis kemarin (25/9). Dalam pertemuan tersebut, LBH Javha menyampaikan bahwa langkah bupati melantik empat kepala desa sah secara hukum untuk menjamin keberlangsungan pelayanan masyarakat.
Ketua LBH Javha, Cristovan Loloh menekankan bahwa polemik seharusnya diarahkan pada mekanisme hukum, bukan opini. Menurut Cristovan, Apabila ada pihak yang berkeberatan dengan keputusan Bupati melantik empat kepala desa ada seharusnya jalurnya adalah PTUN.
“Kalau ada pihak yang keberatan, jalurnya adalah PTUN. Itu forum yang tepat, karena objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara, bukan penilaian pribadi,” jelas Cristovan. Jum’at, 26/9/2025
Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Bahar, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi LBH Javha. Menurutnya, DPRD berperan menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya ketidakstabilan pemerintahan desa. (Mursid/Fores.id)
