BeritaLingkungan

Kepal Malut Desak Gakkum Kementerian Kehutanan Lidik PETI di Halsel

103
×

Kepal Malut Desak Gakkum Kementerian Kehutanan Lidik PETI di Halsel

Sebarkan artikel ini
Jalan menuju lokasi PETI di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan. (dok. Istimewa)

HALSEL – Komunitas Pemerhati Lingkungan Hidup (Kepal) Malut mendesak Gakkum Kementerian Kehutanan secepatnya turun tangan melakukan penyelidikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Halmahera Selatan.

Direktur Kepal Malut, Rustam Side mengatakan, aktivitas PETI di wilayah Halmahera Selatan berada dalam kawasan hutan yang tidak bisa dilakukan aktivitas apapun apalagi tambang rakyat.

Dirinya juga merinci seluruh status hutan yang saat ini digarap para pelaku PETI diantaranya, di Desa Kusbibi  masuk dalam Kawasan Huta Produksi (HP), Desa Kaputusan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Desa Liaro kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Manatahan masuk hutan Produksi Konversi (HPK).

“Seluruh lokasi ini dilarang keras ada aktivitas pertambangan karena merusak status kawasan hutan,” ujar Rustam, Kamis 30/07/2026.

Dalam kajian Kepal Malut, aktivitas pertambangan rakyat di Desa Kaputusan menggunakan mesin dengan selang besar atau dikenal dengan istilah “JET” itu sangat berbahaya karena kerusakan lingkungannya sangat luas. Begitu juga dampaknya air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir tercemar dengan lumpur, akibatnya tanaman para petani di desa sekitar seperti Pala, Kelapa, kako dan tanam komoditas lain berangsur-angsur sudah mulai layu bahlan ada yang sudah mati.

“Dampak seperti ini yang tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.

Selain di Kaputusan, aktivitas PETI di Desa Liaro juga sama. Di Liaro sendiri, aktivitas tambang rakyat menggunakan alat berat. Alat berat ini diduga dipakai oleh salah satu pengusaha sembako di Labuha yang dikenal dengan sebutan Momo karena disinyalir Momo lah yang menjadi penyokong dana.

“Alat berat ini dipakai bongkar hutan dan ambil matrial tanah untuk dikelola, kalau dibiarkan maka dampak lingkungan semakin masif,” cetusnya.

Menurutnya, maraknya aktivitas PETI di Halsel ini karena pihak penegak hukum tidak serius mengambil langkah hukum sehingga para pengusaha PETI ini merasa aman.

“Tapi kami akan awasi dan ambil sikap serius dengan laporan ke Gakkum Kementerian Kehutanan,” pungkasnyanya. (Buwas/fores.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *