HALSEL – Praktik pengambilan tanah liat secara ilegal di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera Selatan belakangan ini berlangsung masif. Ribuan ton tanah ini dikeruk kemudian diangkut menuju Pulau Obi.
Keterangan yang didapatkan, pengambilan tanah di Desa Sumae dan Desa Hidayat Kecamatan Bacan ini dilakukan pihak swasta yang menjadi subkontraktor di PT. Harita Grup. Matrial tanah ini dipakai untuk keperluan pembibitan dalam rangka penghijauan di lokasi pertambangan.
Direktur PaRaDe Malut, Sahmar M. Zen mengatakan, tanah yang dikeruk kemudian diangkut ke Pulau Obi tersebut secara hukum melanggar Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2009 tentang Mineral dan Batubara, serta Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022.
Atas dugaan pelanggaran ini kata Sahmar, Pemerintah Daerah dan Kepolisian jangan tinggal diam. Sebab, secara langsung praktik pengambilan tanah secara ilegal ini merugikan daerah dari sisi pendapatan.
“Pengambilan tanah ini sudah terjadi berulang kali tapi pihak kepolisian hanya diam. Sebenarnya Kapolres dan Kasat Reskrim ini kerjanya apa sih. Praktik ilegal terjadi di depan mata secara masih tapi mereka hanya diam,” cetusnya.
Dirinya juga mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait bertindak tegas memanggil Kepala DesaHidayat dan Sumae untuk dimintai keterangan. Menurut Sahmar, pengambilan tanah secara ilegal ini tentu mendapat bekingan dari oknum tertentu sehingga selama ini tidak tersentuh hukum.
“Kita lihat sampai sejauh mana sikap tegas pemerintah daerah untuk menghentikan ini semua,” pungkasnya (Buwas/fores.id)
